POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengambil sikap tegas terhadap aktivitas pertambangan rakyat yang terus meningkat di beberapa wilayah Berau. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah untuk menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Pemerintah Pusat.

"Kami memahami bahwa pertambangan rakyat bukanlah kewenangan dari Kabupaten atau Provinsi. Oleh karena itu, kami telah mengambil langkah untuk melaporkan hal ini kepada Pemerintah Pusat agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih baik," ujar Sri Juniarsih Mas, Senin (3/6/2024).

Meskipun menyadari potensi ekonomi yang bisa dihasilkan oleh pertambangan rakyat, Sri Juniarsih Mas menekankan bahwa kebijakan terkait hal ini perlu ditinjau ulang untuk memastikan legalitasnya.

"Kami berharap Pemerintah Pusat dapat merevisi kebijakan atau izin terkait pertambangan rakyat ini agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini akan memudahkan  dalam pengawasan serta memberikan jaminan legal bagi aktivitas tersebut," tambahnya.

Selain itu, Sri Juniarsih Mas juga menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang dampak pertambangan rakyat.

"Kami sadar bahwa ada ketidaktahuan di kalangan masyarakat tentang dampak dari pertambangan rakyat. Oleh karena itu, kami berharap para pemimpin lokal, termasuk kepala kampung, dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat," ungkapnya.

Di sisi lain, Pj Gubernur Kalimantan Timur telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI terkait isu pertambangan rakyat.

Sri berharap bahwa surat tersebut dapat memicu respon yang positif dari pemerintah pusat sehingga persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. (Sep/Nad)